AWAS KUTUK ATAS WARISAN POLITIK YANG SESAT

Selain kemampuan jaringan, kemampuan berpolitik, modal utama memenangkan pilkada level provinsi adalah kemampuan financial/uang. Alasannya sederhana:

a. Partai politik butuh mahar politik 

b. Tim sukses butuh uang bensin

c. Kampanye butuh Anggaran dan

d.  Saksi tiap TPS butuh honor

Banyak kandidat menghindari asumsi ini tetapi secara kasat mata masyarakat sudah tahu dan memahami. Bahkan terang-terangan, kelompok masyarakat tertentu tidak akan malu minta imbalan apabila dia ingin memilih calon tersebut. Kata sebagian orang sekarang, hal ini dimaklumi saja dan sudah lazim dijalankan. Akan menjadi boomerang, apabila kandidat tertentu mengklaim bahwa model politik yang dijalankan bukan politik transaksional. Lantas masyarakat akan dengan santai berceloteh demikian, “ om bilang politik tanpa doi ni, om sadar ko sonde? Jangan sampe om sakit ko mau tipu-tipu nih.” Coloteh demikian bukan tanpa alasan karena warisan politik yang sudah dan sedang dijalankan memang demikian. Apakah harus diterima? Hal ini tidak harus diterima sebagai kebenaran akan politik yang harus dan lazim dilakukan karena politik transaksional akan mengakibatkan ketimpangan dalam menjalankan roda kepemimpinan setelah menang pemilihan.

Temuan fakta di lapangan menggambarkan demikian:

1.                    Hampir sebagian calon pemimpin yang melakukan money politik pada saat proses pemilihan berpeluang melakukan tindak pidana korupsi. Mengapa? Modal yang telah dikeluarkan dalam proses pemilihan dengan jumlah yang sangat besar perlu dikembalikan. Kata orang, “ beta su picah-picah saat pemilihan, na saat be pimpin nih beta harus ambil kembali modal dulu.” Kemungkinan apa yang akan terjadi? Gaji sebagai kepala daerah tidak mencukupi untuk menutupi lubang ini. Caranya: cubit sedikit-sedikit atau bila perlu cubit besar dari porsi anggaran daerah yang ditetapkan. Kalau cubitnya cantik dan dapat dipertangungjawabkan yah, alhamdulilah. Apabila cubitnya tanpa perhitungan yang matang maka rumah merah siap menampung. Dengan demikian, masyarakat yang mendukung kandidat tersebut rugi. Ongkos anggaran dari negara yang sudah dikeluarkan besar-besaran menghasilkan pemimpin yang berada di rumah merah.

2.                  Kasak-kusuk di medan perpolitikan menceritan demikian, untuk mendapatkan restu partai seorang calon pemimpin dan wakilnya harus menyiapkan mahar politik. Untuk level provinsi, mahar politik dalam hitungan ratusan juta tidak ada artinya. Kalau mahar politik cuma demikian, banyak orang yang akan mencalonkan diri. “ratusan juta mah kecil, mahar politik untuk orang nomor satu provinsi lebih dari 1 M.” ujar politisi senior. Kalau demikian, bagaimana mendapatkan modal yang begitu besar untuk mahar politik ini?

a.       Sokongan modal dari pengusaha

b.      Patungan dari para politisi dan pemilik modal

c.       Pinjaman Bank

Poin yang ketiga sangat kecil kemungkinannya karena bank tidak tidak gampang memberi pinjaman dalam jumlah lebih dari 1 M. jadi poin pertama dan kedua sangat potensial.

Apa yang akan terjadi dari modal yang diperoleh dari pengusaha dan patungan para politisi?

a.       Modal tersebut akan dikembalikan saat memimpin dengan memberikan proyek

b.  Pemilik modal dan politisi yang turut dalam patungan anggaran ini akan mengontrol pimpinan daerah dengan menitipkan kepentingan-kepentingan mereka. RAPBD kemungkinan besar akan disetir oleh kelompok ini guna memuluskan kepentingan mereka. Kata orang, bagi-bagi kue RAPBD. Apakah kebijakan strategis kepala daerah akan berorientasi kerakyatan? Silahkan melihat dan menilai sendiri. “Yang diutamakan adalah bapak-bapak dan om-om yang sudah sumbang kasi beta waktu pilkada. Kamu yang su sumbang suara nanti dulu e, nanti saat acara di rujab baru saya undang kamu. ” Bisik sang pimpinan dalam hati nanti.    

Dengan melihat kebiasaan ini, masyarakat biasanya apatis, “Sudahlah tidak papa, toh kalau yang lain memimpin juga sama saja.” Atau alasan lain akan dilontarkan demikian, “tidak papa, ini pilihan minus malum, dari pada pilih orang lain. Biar dia buruk tapi dia pilihan yang terbaik dari buruk-buruk yang ada.” Apakah alasan demikian harus diterima saja? Kadang kebiasaan seperti ini mengangkangi akal sehat. Apabila kebiasaan seperti ini dibiarkan dan didiamkan saja maka kebiasaan ini akan melahirkan suatu kebenaran baru. Ingat, “kesalahan yang dilakukan berulang-ulang bisa melahirkan kebenaran baru.”

Selamat memasuki tahun politik NTT 2018. Semoga caramu berpolitik tidak akan melahirkan kutuk dari generasimu di kemudian hari karena warisan nilai-nilai politik yang sesat.

El Ro Kapitan